BUPATI BUKA MUSRENBANG KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014

Reporter : Eko Purwanto

Mojokerto Beritaguntur.com - Pemerintah Kabupaten Mojokerto gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014, Kamis 14 Maret 2013 bertempat di Aula Garuda Hotel Padepokan Cahaya Putra Trawas. 

Musrenbang kali ini bertemakan “Memantapkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang berdaya saing untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih baik”. 

Hadir dalam acara Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, SE yang sekaligus membuka acara tersebut. Turut hadir Forpimda, Sekda Kab.Mojokerto, Kepala Badan Perencanaan Daerah Jawa Timur, Kepala Bakorwil Bojonegoro, dan Ketua TP PKK Kab.Mojokerto.

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. Ketut Ambara dalam laporannya menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada, 

 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan Daerah;
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan tujuan untuk, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Propinsi. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan oleh kecamatan yang merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Penyelarasan Usulan Musrenbang Kecamatan serta SKPD. 

Target capaian kinerja program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sinergitas RKPD Kabupaten dengan RKP dan RKPD Propinsi.Peserta Musrenbang RKPD adalah, SKPD se-Kabupaten Mojokerto, Camat se-Kabupaten Mojokerto, Instansi vertikal, perguruan tinggi, Ormas, LSM, tokoh agama dan PKK Kab.Mojokerto. 

Sementara materi Musrenbang adalah usulan kegiatan dari bawah yang dipadukan dengan program/rencana kegiatan SKPD dengan mengacu RPJMD Kab.Mojokerto tahun 2011-2015. Musrenbang RKPD diawali dengan pelaksanaan Musrenbang desa pada Januari 2013, Musrenbang kecamatan 14 Februari 2013, Forum SKPD (Pra Musrenbang) pada 26 Februari – 4 Maret 2013 dan Penjaringan aspirasi masyarakat (Sambang desa). 

Usulan-usulan yang telah masuk akan dibahas pada Musrenbang kali ini. Total usulan seluruh kecamatan Rp. 674.506.071.212,-, terdiri dari Bidang fisik prasarana Rp. 543.663.683.812,-, Bidang sosial budaya Rp. 83.538.912.400,-, Bidang ekonomi Rp. 47.303.475.000,-. Adapun total usulan SKPD Rp. 1.666.216.561.474,-, terdiri dari Bidang fisik prasarana Rp. 1.368.532.090.072,-, Bidang sosial budaya Rp. 244.657.585.874,-, Bidang ekonomi Rp. 53.026.885.528,-.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ir. Budi Yuniarto, MM menyampaikan, tahapan penyusunan RKPD 2014 melalui 5 (lima) pendekatan perencanaan. Yaitu, TEKNOKRATIK, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam memformulasikan Hambatan, Tantangan, dan Peluang untuk menentukan target kerja pembangunan. 

Melibatkan semua unsur penyelenggara pemerintah sesuai Tupoksi Satuan Kerja (Raker Gubernur dengan Kepala SKPD Provinsi), Tupoksi Kewenangan Pengelolaan Wilayah (Raker Gubernur dengan Bupati/Walikota), dan Tupoksi Perencana Pembangunan(Penyusunan RKPD). 

BOTTOM-UP, pendekatan melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat Des/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota yangmenghasilkan berita acara kesepakatan Musrenbang untuk bahan masukan rancangan RKPD provinsi. 

TOP-DOWN, pendekatan melalui rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari Pertemuan Triwulanan Bappeda dan Bappenas, Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas hingga Musrenbangnas yang semuanya merupakan rangkaian forum musyawarah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga konsistensi dan sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur. 

POLITIK, melalui Konsultasi pembahasan sinkronisasi hasil reses anggota DPRD dengan program prioritas pembangunan provinsi sebagai bahan masukan penyusunan RKPD 2014 dan penyampaian aspirasi DPRD yang termuat dalam penyampaian pokok-pokok Pikiran DPRD pada Rancangan Awal RKPD dan Musrenbang Provinsi sebagai bahan masukan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD.PARTISIPATIF, pendekatan melalui Forum Group Discussion dengan melibatkan kelompok strategis untuk membahas bersama isu utama, permasalahan, tantangan, dan strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.
 

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terkait dengan Wilayah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP)Germakertosusila. Fungsi WP Germakertosusila Plus adalah : pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. 

Perkotaan Kabupaten Mojokerto termasuk dalam cluster Mojokerto – Jombang. Pusat permukiman Perkotaan Mojokerto terdiri dari perkembangan permukiman perkotaan akibat perkembangan industri di Jetis, Perkotaan Krian Mojokerto, perkembangan Perkotaan Mojosari, permukiman Perkotaan Sooko dan perkembangan permukiman perkotaan Dawarblandong.

Arahan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Mojokerto, pertumbuhan dan struktur ekonomi selaras dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

 Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto dari tahun 2008 – 2012 sama dengan Provinsi Jawa Timur, mengalami pelambatan pada kurun waktu 2008 - 2009 dan mengalami percepatan pada tahun 2009 – 2012, bahkan akselerasi percepatannya berada di atas Provinsi Jawa Timur.
 Tiga sektor dominan di dalam struktur ekonomi di Kabupaten Mojokerto tahun 2011sama dengan di Provinsi Jawa Timur, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan dan Sektor Pertanian. Sedikit berbeda di sektor penyumbang terbesar, di Kabupaten Mojokerto penyumbang terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan sedangkan di Provinsi Jawa Timur adalah Sektor Perdagangan Hotel Restoran.

Disamping itu, arahan ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto, adalah,
 Mengembangkan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Mojokerto yang terindikasi pada sektor pertanian dan industri pengolahan.
 Produktivitas serta kualitas komoditas sektor pertanian harus terus ditingkatkan dengan menerapkan teknik budidaya yang benar serta mengoptimalkan keterkaitan antar sektor dalam kemasan program agropolitan.
 Surplus sektor pertanian dan industri pengolahan agar diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dari input olahan agroindustri.
 Sektor tersebut juga didukung dengan berkembangnya sektor sekunder (Perdagangan). Kondisi ini amat ideal karena dapat terbentuk sinergi input-outputsehingga berpotensi besar mempengaruhi pertumbuhan sektor lainnya.
 Akan lebih besar memberikan nilai tambah/nilai pengganda perekonomian daerah manakala potensi dari sektor pertanian diiringi upaya pengolahan terlebih dahulu (sebelum diperdagangkan), sehingga industrialisasi yang ada di Kabupaten Mojokertomakin berkembang.
 Rancang bangun pengembangan agroindustri perlu didesain sinergis denganProgram Provinsi dan Pusat yang diharapkan dapat memenuhi demand yang tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, bupati menyampaikan capaian pembangunan di Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan perbaikan-perbaikna sarana infrastruktur dan sarana prasaran umum yang lain. “Saya akan terus melanjutkan program penbangunan sampai akhir masa jabatan saya, menuju perbaikan perekonomian di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya. *** (eP/kUP)