Upacara dan Resepsi Hari Kesehatan Nasional Ke-48

Reporter : DARWANTO

BLORA Tabloidguntur.com - Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna dari 61,4 % tahun 2007 menjadi 87,4 % tahun 2011. Dalam periode yang sama, cakupan imunisasi campak meningkat dari 67 % menjadi 93,3 %. Status gizi masyarakat juga menunjukkan perbaikan. 

Prevelensi gizi kurang pada balita tahun 2010 sebesar 17,9 % dan diharapkan turun menjadi 15 % pada tahun 2015. Laporan menunjukkan bahwa 71 % balita mengunjungi posyandu setiap bulan, ini berarti sekitar 14 juta balita memanfaatkan posyandu. Ini salah satu bukti bahwa Revitalisasi Posyandu berhasil.
Selain berbagai kemajuan dalam pembangunan kesehatan, saat ini kita tengah menghadapi tantangan baru, yaitu meningkatnya masalah penyakit tidak menular. 

Data Riskesdes 2010 menunjukkan 59 % kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular, yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar seperti stroke, kanker, diabetes, gagal ginjal, dan penyakit jantung.

Pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan menitik beratkan upaya promotif-preventif dengan tetap memperhatikan upaya-upaya kuratif-rehabilitatif. Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, maka jangkauan program jaminan kesehatan masyarakat diperluas, sedangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak diperkuat dengan Program Jaminan Persalinan atau Program Jampersal sejak tahun 2011.

Sejak tahun 2011, pemerintah menyediakan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berkisar antara Rp. 75 juta sampai Rp. 250 juta per Puskesmas per tahun. Dana BOK dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Puskesmas, termasuk pembinaan Posyandu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, pemulihan gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pada saat ini Pemerintah sedang melakukan penyiapan palaksanaan SJSN bidang kesehatan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau universal health coverage.

Pelaksanaan SJSN bidang kesehatan tersebut dimulai pada tahun 2014 secara bertahap ditingkatkan cakupan kepesertaan hingga mencapai jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019. Langkah ini mencakup penyiapan regulasi dan pemenuhan kebutuhan : sarana dan prasarana, sumber daya, dan sosialisasi. Kelak, dengan terwujudnya jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019, seluruh penduduk Indonesia mempunyai jaminan kesehatan. 

Dengan demikian setiap penduduk Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa kendala pembiayaan. Pelayanan kesehatan ini mencakup aspek promotif-preventif dan aspek kuratif rehabilitatif. Demikian petikan sambutan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH yang dibacakan oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-48 di halaman Setda Kab. Blora.

Upacara diikuti pejabat dan Muspida Kab. Blora, tenaga kesehatan, Prajurit TNI-POLRI, Dharma Wanita Persatuan Blora dan Mahasiswa.Tema Hari Kesehatan tahun ini adalah Indonesia Cinta Sehat, dengan sub tema Ibu Selamat Anak Sehat. 

Dijelaskannya, Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap dan perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar tindakan dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sub tema Ibu Selamat Anak Sehat dipilih karena merupakan sasaran prioritas pembangunan kesehatan. Sasaran ini juga merupakan sasaran Millennium Development Goals dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Setelah upacara, Pemkab Blora menggelar resepsi di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Pada acara tersebut juga digelar lomba tumpeng sekaligus penyerahan piala dan hadiah pemenang lomba dalam rangka memeriahkan HKN. 

Bupati berpesan agar seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Blora mendukung dan melaksanakan program pemerintah demi peningkatan kesehatan masyarakat. “Program pemerintah tanpa ada dukungan dari pelaksana di lapangan tidak akan berhasil,” tandasnya.