BPK Studi Banding ke BPKP

24 September 2012

Reporter : Bpk.Com

Jakarta Guntur, -

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kemarin  menyambangi Deputi Bidang Investigasi BPKP. Kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Litbang, Hery Subowo bertujuan untuk studi banding ke Deputi Bidang Investigasi BPKP terkait rencana BPK RI menyusun Panduan Wawancara dalam rangka Pemeriksaan Investigatif.



Rombongan diterima oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi didampingi para Direktur dan Kasubdit di lingkungan Deputi Bidang Investigasi. Dalam sambutan perkenalannya, Hery Subowo mengungkapkan latar belakang penyusunan Panduan Wawancara dalam rangka Pemeriksaan Investigatif adalah bagian dari upaya BPK RI untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja terutama terkait pemeriksaan investigatif.

Karena selama ini penanganan penugasan di bidang investigatif masih ditangani unit ad hoc yang dibentuk dengan masa kerja setahun. Apalagi ada kecenderungan peningkatan permintaan pemeriksaan investigatif dari instansi penyidik kepada BPK RI, serta adanya pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi, maka BPK RI merasa perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerjanya guna merespon kondisi tersebut.

Deputi Bidang Investigasi BPKP yang dianggap telah berpengalaman dalam penugasan bidang investigatif dianggap layak oleh Hery Subowo sebagai tempat untuk studi banding, karena dari periode tahun 2005 sampai dengan Agustus 2012, Deputi Bidang Investigasi BPKP telah melimpahkan kasus tindak pidana korupsi ke instansi penyidik sebanyak 4.000 lebih kasus korupsi.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi BPKP Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi dalam sambutan penerimaannya mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan tim studi banding dari BPK RI. Melalui kunjungan tim studi banding ini Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi  berharap kerja sama BPK RI dan BPKP yang selama ini sudah terjalin dengan baik dapat lebih ditingkatkan, apalagi akhir-akhir ini ada kecenderungan terjadinya serangan balik (fight back) dari para koruptor terhadap institusi pemberantas korupsi.

oleh karena itu semua lembaga yang terlibat dalam pemberantasan korupsi harus lebih bersinergi. Sinergi diantara lembaga pemberantas korupsi itu, lanjut Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang, yaitu Indonesia yang bebas korupsi.