416 lembaga Penerima Hibah Terima Pengarahan

Reporter : Agus

Tabloidguntur.com -Sebanyak 416 lembaga penerima dana bantuan sosial dan hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 menerima pengarahan dan sosialisasi dari Kejaksaan negeri Bojonegoro dan Kepolisian Resort Bojonegoro serta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Acara yang diselenggarakan di Ruang Batik Madrim Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bojonegoro H. Setyo Hartono.

Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ibu Suyuti dalam laporannya selaku Ketua Penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan di selenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada para penerima hibah dan dana bantuan sosial tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban sehingga mencegah adanya tindak kesalahan dan pertanggungjawab dan pengelolaannya.

Menurut Ibnu Suyuti acara ini akan dilaksanakan dalam beberapa hari yakni mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2012. Ditambahkan, materi pada kesempatan ini akan disampaikan oleh kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepolisian Resort Bojonegoro serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengelola dana hibah.

Wabup H. Setyo Hartono ketika memberikan arahan kepada para peserta menyampaikan bahwa masalah dana hibah dan bantuan sosial ini harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Saat ini saja banyak Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro yang terjerat masalah hukum baik itu masalah Alokasi Dana Desa maupun Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas).

Wabup mengharapkan agar tidak ada masalah yang membelit para aparatur pemerintah maupun kepala desa dan Pegawai negeri Sipil. Ibaratnya adalah kita tidak bisa menikmati masa tua karena terbelit dengan masalah yang seharusnya bisa kita hindari. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro siap menyerap semua aspirasi yang disampaikan oleh demi pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Masih dalam kesempatan ini Wabup menyampaikan pula bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak segan melakukan pemantauan dilapangan terkait dengan program pembangunan. Dicontohkan beberapa waktu lalu BPK melakukan peninjauan dilapangan untuk mengkroscek proyek yang dilaksanakan.

BPK akan melihat langsung untuk melihat spek bangunan dan kualitas bangunan apakah sesuai dengan laporan dan realitas dilapangan. Oleh karenanya jangan sampai ada yang menyalahgunakan kewenangan apalagi berusaha memainkan proyek yang ada baik ditingkat desa maupun kecamatan. Karena bisa dipastikan akan diketahui dan diaudit sesuai dengan mekanisme yang berlaku.[Kuprit]