Defisit APBD Rembang 2013 di Rencanakan Rp 4,9 M

Reporter : ISWAN

REMBANG Tabloidguntur.com - Pemerintah kabupaten (pemkab) Rembang, pada tahun 2013 nanti mengarahkan prioritas  pembangunan  untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial yang didukung optimalisasi pengarusutamaan gender dan hak anak; peningkatan kesempatan berusaha, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Disamping itu adanya peningkatan akselerasi pertumbuhan daerah; peningkatan mutu dan produktifitas produk unggulan; meningkatkan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam serta pelestarian lingkungan maupun meningkatkan program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. 

Hal itu disampaikan oleh wakil Bupati Rembang-H. Abdul Hafidz saat membacakan pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah (perda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Rembang tahun anggaran 2013, dalam sidang paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wakil Bupati mengatakan, dalam rangka pencapaian visi misi serta arah kebijakan pada tahun 2013 , pemkab Rembang menetapkan prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi di kabupaten Rembang, meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM),meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan usaha pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir. 

Serta mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah maupun keberlanjutan program prioritas 4 pilar pembanguan pemkab Rembang. 

Oleh karena itu sebut Wakil bupati, dalam rancangan perda tentang APBD kabupaten Rembang tahun anggaran 2013 ini  secara rinci  pendapatan daerah sebesar 884 milyar rupiah lebih, belanja daerah sebesar 889 milyar rupiah lebih, mengalami defisit 4,9 milyar rupiah lebih yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 rupiah. [Isw]