APBD Bojonegoro 2012 masih kurang Rp.48,555

Reporter : Akbar

Bojonegoro Tabloidguntur.com -Pemkab Bojonegoro mengoordinasikan pencapaian APBD 2012, yang masih kurang Rp48,555 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,686 triliun dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim.

"Kami mendesak Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim merealisasikan kekurangan pendapatan daerah secepatnya, mengingat masa kerja tahun ini hanya tersisa 12 hari," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bojonegoro Herry Sudjarwo.

Oleh karena itu, lanjutnya, kalau kekurangan itu bisa secepatnya dicairkan akan bisa dimanfaatkan untuk membayar berbagai belanja pembangunan.

"Tapi kalau pencairan kekurangan terlambat, misalnya dua hari sebelum akhir tahun, bisa mengakibatkan gagal bayar," katanya, mengungkapkan.

Ia menjelaskan koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Pusat, mengenai dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp17 miliar yang belum masuk. Selain itu, juga dana bagi hasil gas bumi yang kurang Rp1 miliar lebih.

Di lain pihak, lanjutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Pemprov Jatim mengenai dana bagi hasil pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp15 miliar, yang juga belum diterima.

Ia menyebutkan besarnya dana bagi hasil pajak provinsi yang ditargetkan sebesar Rp53,7 miliar, baru direalisasikan sebesar Rp38,2 miliar.

Lainnya, target pendapatan yang masih kurang, lanjutnya, di antaranya Perusahaan Daerah (PD) Apotek Sidowaras, milik pemkab, pajak sarang burung walet dan retribusi tempat rekreasi.

Meski demikian ia menyatakan ada pendapatan yang sudah melampaui target, seperti perolehan dana bagi hasil minyak yang sudah masuk mencapai Rp292 miliar, dari target yang ditetapkan sebesar Rp283 miliar.

Ia juga menjelaskan petugasnya di daerah juga terus bergerak melakukan penagihan kepada lembaga di daerah yang pemasukannya belum memenuhi target.

Mengenai APBD 2012, ia menyatakan target pada awal disusun yaitu sebesar Rp1,537 triliun, yang kemudian di dalam APBD Perubahan meningkat menjadi Rp1,686 miliar.

"DPRD seharusnya juga ikut memikirkan kondisi yang terjadi seperti ini, tidak hanya sebatas menentukan pemanfaatannya saja," ucapnya, menambahkan. [Yono]